Dasar Hukum

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
5. Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Dearah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pegawai dalam Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko.
9. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Peyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang PEnyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Pakpak Bharat.
11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat NOmor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.