Sejarah

Desentralisasi dapat pula disebut otomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan kepada daerah, Implementasi kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, memiliki implikasi yang sangat luas, terutama dalam hal kesiapan daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya secara lebih mandiri.

Sebagai konsekuensi kebijakan tersebut adalah daerah dituntut untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi sumber daya ekonomi yang dimilikinya secara optimal dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun potensi ekonomi lainnya. Pelayanan publik yang berkualitas sangat diperlukan guna mengimbangi peningkatan kondisi sosial, ekonomi serta kesadaran masyarakat dalam bernegara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Pakpak Bharat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga dalam rangka menunjang dan mendukung sumber daya keuangan dan perekonomian daerah, apabila belum dikelola secara tepat, sehingga mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembangunan daerah.

Komponen lain yang juga penting untuk dicermati dalam proses pembangunan daerah adalah investasi atau penanaman modal. Dalam implementasi otonomi daerah, komponen investasi harus dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai strategis, terutama dalam rangka penyediaan lapangan kerja. Dengan keterbatasan pembiayaan Pemerintah Daerah, maka regulasi dalam rangka investasi dapat digunakan sebagai pendorong minat investor untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu faktor penting yang dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menjelaskan kondisi ini adalah bahwa selama ini belum adanya lembaga atau institusi yang secara fokus mengkoordinasikan atau memanage komponen komponen strategis tersebut.

Proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga PTSP dituntut bisa membangunan pencitraan yang positif kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya kemauan yang kuat dalam membangun dan menciptakan mekanisme pelayanan yang di dalamnya mengandung penyederhaan, seperti :

  • Percepatan waktu proses penyelesaian;
  • Kepastian biaya;
  • Kejelasan prosedur pelayanan;
  • Meminimalisir berkas permohonan;
  • Pembebasan biaya perizinan bagi UMKM baru dan;
  • Pelayanan informasi bagi masyarakat;
  • Pelayanan perizinan dengan E-Izin.

 

Kesemua penyederhaan tersebut bertujuan untuk :

  • Menghindari proses perizinan yang berbelit-belit;
  • Menghindari proses perizinan yang tidak transparan;
  • Menghindari persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi oleh pemohon dan terkadang dobel;
  • Menghindari waktu penyelesaian proses penerbitan yang tidak pasti dan;
  • Menghindari biaya yang ditanggung oleh pemohon cukup mahal;

 

Kantor Perizinan yang berkembang menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan salah satu upaya yang diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan perizinan dengan sasaran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berinvestasi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tanggal 15 Juni 2016, Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 23 Desember 2016 dan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah tanggal 29 Desember 2016, dimana nomenkelatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.